JAKARTA – analisapublik.com- Pasca terungkapnya kasus Prita Mulyasari, RS Omni Internasinal Alam Sutera Tangerang ‘babak belur’. pimpinan RS Omni harus mendatangi sejumlah instansi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya memidanakan pasien yang berkeluh kesah tentang buruknya pelayanan RS Omni melalui internet.

Senin (8/6) pagi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara resmi mengumumkan membentuk tim guna mengusut buruknya pelayanan RS Omni Internasional Tangerang. Tim terdiri atas 10 dokter senior, dipimpin oleh Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, Prof Dr Zubairi Djoerban.

Pada saat bersamaan, lima pimpinan dan kuasa hukum RS Omni Internasional Tangerang harus meluangkan waktu memenuhi panggilan Komnnas HAM. Mereka adalah Direktur Utama RS Omni, dr Bina Ratna Kusuma, bersama dr Grace, dr Leo, Hadi Furqon, dan Heribertus selaku kuasa hukum RS Omni International Alam Sutera.

Dalam pertemuan tertutup, RS Omni memberikan penjelasan rinci sehubungan kasus Prita. Penjelasan itu mencakup perawatan yang diterima Prita hingga proses hukum yang kini berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang.

“Pertanyaan yang kami ajukan itu diarahkan untuk mengidentifikasi hak-hak yang kemungkinan dilanggar. Misalnya hak atas informasi, atas perawatan, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan diarahkan ke proses hukum, kami akan menghubungkannya dengan misalnya hak mendapat proses hukum yang adil. Kemudian, pada saat (Prita) ditahan, itu hak-hak atas keluarga dan lain sebagainya,” urai Nur Kholis, komisioner Komnas HAM.

Untuk melengkapi data, Komnas HAM juga meminta keterangan dari RS Omni Bintaro. Lantaran, setelah Prita tidak puas berobat di RS Omni Tangerang, dia pindah ke RS Omni Bintaro. “Di RS Omni Bintaro, tidak ada keluhan dari Prita,” tegas Nur Kholis.

Seusai memenuhi panggilan Komnas HAM, pimpinan RS Omni emenuhi panggilan Komisi IX (Komisi Kesehatan) DPR RI. Pimpinan RS Omni pun menjadi bulan-bulanan anggota dewan. Anggota DPR bahkan meminta agar dokter yang melaporkan Prita ke polisi harus ditangkap juga.

Dalam rekomendasinya, Komisi IX DPR akan mencabut izin RS Omni Internasional Tangerang. DPR Juga meminta RS Omni mencabut tuntutan terhadap Prita sekaligus meminta maaf kepada ibu dua anak balita tersebut.

Secara bersamaan pula, tim pengawas dari Kejagung mulai melakukan pemeriksaan sejumlah jaksa yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas saat penuntutan Prita. Suami Prita, Andre Nugraha, didampingi kuasa hukumnya, Slamet Yuwono, melaporkan ke Jaksa Agung bahwa RS Omni Internasional Tangerang memberikan fasilitas medical check up gratis kepada jaksa dan pegawai di Kejari Tangerang yang saat itu menahan Prita.