analisapublik.com- Setelah melakukan kajian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan peyimpangan pemanfaatan dana dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pendidikan.

Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Ketua bidang Pencegahan KPK M Jasin dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Jumat 15 Januari 2010.

"Penyimpangan terjadi antara lain dalam pembayaran jasa konsultan dan IMB," ujar Jasin. Jasin mencontohkan di suatu kabupaten setiap sekolah penerima DAK bidang pendidikan diharuskan membayar sebesar Rp3,3 juta untuk biaya konsultan, perencana dan pengawas.

Menurutnya bila dikalikan 138 sekolah yang mendapatkan DAK di kabupaten tersebut, jumlahnya mencapai Rp 455,4 juta.

KPK, kata Jasin, juga menemukan keterlambatan pencairan yang menyebabkan tersendatnya proses rehabilitasi. Selain itu, ada temuan lain yakni kurang tertibnya pencatatan aset yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berbagai potensi konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Saat ini kami masih mengedepankan pencegahan. Namun kalau terus menyimpang, tidak menutup kemungkinan proses hukum akan berjalan," pungkas Jasin.