ANALISAPUBLIK.COM//-Belum setahun bekerja, 50 anggota DPRD Kota Surabaya sudah menghamburkan uang Rp 10 miliar hanya untuk pelesir yang dikemas sebagai kunjungan kerja.Laporan keuangan Januari-Juli 2010 ini menunjukkan jumlah uang perjalanan dinas ini merupakan terbesar dalam beberapa periode sebelumnya. Periode sama tahun lalu dana perjalanan dinas hanya berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.
Dengan penggunaan dana ini, rata-rata 50 anggota DPRD setiap bulan menghabiskan dana Rp 1 miliar- Rp 3 miliar. Namun, sampai saat ini hasil dari ’jalan-jalan’ ini belum menghasilkan kontribusi nyata.
”Memang dana yang dipergunakan berkisar Rp 10 miliar. Tapi secara pasti tanya ke Sekwan. Mereka yang mengetahui penggunaan anggaran,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf, Jumat (16/7).
Ia mengatakan, dengan penggunaan anggaran sebesar itu jika dirata-rata maka anggaran setiap bulan mencapai sekitar Rp 1,4 miliar lebih. Dengan begitu, setiap anggota saat berangkat kunker mendapatkan dana sebesar Rp 7 juta-Rp 8 juta plus masih mendapat uang saku. ”Normalnya dapat uang saku, tapi yang tidak normal kan banyak,” ujarnya.
Ketua DPC PKB Surabaya ini mengaku, total perolehan jumlah dana kunker tidak bisa dipastikan sebesar Rp 7 juta-Rp 8 juta, melainkan bisa juga naik atau bahkan turun. “ Semua tergantung tujuan pelaksanaan kunker,” katanya.
Selama tujuh bulan, kata Musyafak, dirinya hanya mengikuti kunker selama dua kali. Ia mengaku, terpaksa ikut karena materi yang dibawa sangat penting. “Padahal mereka bisa kunker seminggu dua kali selama tujuh bulan terakhir,” urainya.
Secara aturan, beber Musyafak, pelaksanaan kunker dibenarkan dan tidak ada undang-undang yang melarang. Namun, dia minta supaya pelaksanaannya diatur dengan rapi. Artinya, setiap komisi harus ada pembagian yang jelas. Artinya, tidak semua anggota komisi ikut kunker sehingga gedung dewan kosong melompong seperti sekarang.
”Kan, lebih enak kalau ada komisi yang berjaga-jaga, kasihan masyarakat yang akan mengadu,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD dari PKS Akhmad Suyanto menambahkan, pelaksanaan kunker dilakukan karena ada sesuatu yang penting. Jika materi sangat perlu dan menyangkut kepentingan warga Surabaya, maka anggota dewan berhak untuk melaksanakan kunker. “Kalau kunker penting kan tidak masalah,” katanya.
Disinggung jumlah dana perjalanan dinas secara pasti, Yanto tidak berani menyebutkan. Dia berdalih yang mengetahui persoalan keuangan dana kunker bagian Kesekretariatan Dewan. “Tanya saja ke Sekwan aja,” pinta dia.(ani)