Purwakarta,analisapublik.com
Seratusan warga yang menamakan diri dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (BMBI) dari berbagai daerah di Jawa Barat, menggelar unjuk rasa, menuntut pemberantasan korupsi di Kabupaten Purwakarta, Senin.(19/7)

Aksi damai itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, dan pengamanan diperketat di setiap tempat massa GMBI berkonsentrasi, setelah sebelumnya berjalan kaki dari suatu tempat di sudut kota Purwakarta.

Unjuk rasa berlangsung sejak pagi hari, dan mewarnai kesibukan para pejabat Pemkab Purwakarta untuk merayakan HUT Kabupaten ke - 42 dan ibu kota kabupaten Purwakarta yang ke-179.

Massa mengawali demo dengan mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, menyoroti keberadaan kantor Kementerian Agama yang dianggapnya menempati lahan bukan hak miliknya.

Dari halaman kantor, massa berpakaian hitam itu berkumpul dan secara bergantian berorasi di halaman Pendopo / Kantor Bupati yang berseberangan dengan kantor kementrian agama, sebelum bergerak ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Di kantor Disdikpora, massa menyoroti tingginya biaya sekolah, karena telah menyusahkan para orangtua murid yang berpenghasilan pas-pasan

"Kami setuju kalau Disdikpora didemo, karena tingginya biaya sekolah. Anak saya sekolah di SMA Negeri 3 Purwakarta, diharuskan membayar biaya dana sumbangan pembangunan sebesar Rp 6 juta, dan bahkan ada yang diminta Rp 9 juta," ucap seorang warga di tengah kerumunan massa GMBI.

Unjuk rasa massa dilanjutkan ke gedung DPRD, aksi berlangsung di tengah kesibukan dewan untuk penyelenggaraan acara puncak HUT Kabupaten dan ibu kota Purwakarta, yang digelar dalam sidang paripurna, hari Selasa (20/7).

Budi Kusnadinata ketua GMBI Purwakarta selaku tuan rumah, menuturkan. Aksi unjuk rasa digelar dan menuntut penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi di Purwakarta.

" Kabupaten Purwakarta menempati urutan pertama di Jabar dalam kasus korupsi. Oleh sebab itu kami tergerak untuk terus mendesak penegak hukum agar sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi di Purwakarta." katanya, kepada wartawan, sebelum acara demo massa GMBI digelar.

GMBI juga menyoroti kegiatan HUT Purwakarta yang dinilainya berlebihan, dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Disamping itu dipertanyakan juga maraknya pembuatan gapura dan pagar-pagar halaman setiap perkantoran pemerintahan, dari tingkat kabupaten sampai kantor-kantor Desa.

" Masih banyak permasalahan yang harus diprioritaskan penanganannya, seperti mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, dibanding mendahulukan pembuatan gapura dan pagar-pagar," ucap Budi.(tom)