Rapat Paripurna Dalam Rangka Persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021

ANALISAPUBLIK.COM | Tulungagung – Acara yang di laksanakan di Ruang Graha Wicaksana Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung mulai pukul 13.30. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono,S.Sos, ini di ikuti Anggota DPRD sejumlah 36 orang dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, sesuai Pasal 116 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulungagung telah terpenuhi, Sabtu (25/09/2021).

“Hadir dalam Rapat paripurna Bupati Tulungagung Drs.Maryoto Birowo,M.M, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs.Sukaji, M.Si, Beberapa Asisten dan Staf Ahli, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung secara Virtual.

“Ketua DPRD Tulungagung Marsono,S.Sos, mengatakan, rapat paripurna yang digelar hari ini berdasarkan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu (8/9/2021).
Hasil paripurna semua fraksi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dilakukan evaluasi gubernur dan ditetapkan menjadi Perda kabupaten Tulungagung

Hasil pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD komposisi Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu, pendapatan semula Rp. 2.394.260.047.478 bertambah sebesar Rp. 215.704.714.704, jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.609.964.762.182. Belanja semula Rp. 2.506.260.047.478 bertambah sebesar Rp.542.484.495.107 jumlah belanja setelah perubahan sebesar Rp. 3.048.744.542.585, defisit setelah perubahan minus Rp. 438.779.780.403. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp. 120.500.000.000 bertambah sebesar Rp. 326.779.780.403 setelah perubahan Rp. 447.279.780.403. Pengeluaran pembiayaan semula Rp 8.500.000.000 bertambah sebesar Rp. 0. Jumlah setelah perubahaan sebesar Rp. 8.500.000.000. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp. 438.779.780.403
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa Rp. 0.

“Berdasarkan Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) memberikan catatan – catatan guna perbaikan di masa mendatang,(1) Guru Agama dan PJOK diusulkan tahun 2022, karena di tahun 2021 tidak diusulkan di Kementerian, (2) Kecamatan yang wilayahnya meliputi pegunungan mengajukan permintaan kendaraan dinas atau sepeda motor trail untuk melaksanakan kegiatan di daerah terpencil yang medannya sulit diupayakan terealisasi,(3) Peningkatan server/ bandwith diupayakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, (4) Sekretaris Desa segera reposisi dari Desa, (5) Terkait harga gabah yang turun diupayakan waktu panen tidak merugi,(6) Anggaran di Disnakertrans terlalu kecil,untuk sarana prasarana BLK, (7) Tarif PDAM di Kecamatan Kota dan di Kecamatan pinggiran diupayakan sama, (8) Buku pembahasan APBD diupayakan berupa softcopy sehingga mudah dibaca dan dibawa

‘Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M dalam sambutannya, mengatakan adanya keterbatasan anggaran membuat seluruh program dan kegiatan belum tertampung dalam Ranperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Untuk itu pihaknya perlu menyampaikan agar diketahui dan dimaklumi secara bersama-sama. Bupati Maryoto juga berharap pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan visi misi kabupaten Tulungagung.

“Semoga kerjasama yang baik dan harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang guna mewujudkan Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo Tinoto.”Pungkasnya.

(Endi S)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks