Diskominfo Gelar Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Untuk Menekan Beredarnya Rokok Ilegal

  • Bagikan

ANALISAPUBLIK. COM | Sidoarjo -Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika gelar sosialisasi Ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo 2021 di Pendopo Desa Balongtani Kecamatan Jabon, Kamis (14/10).

Kurang lebih ada 75 orang peserta yang hadir berdasarkan undangan yang di undang untuk menghadiri acara tersebut. Dan acara dibuka langsung okeh Camat Jabon, Mokhamad Azis Muslim, S. Sos.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan yang di sampaikan oleh Kasi.Layanan Informasi Publik Diskominfo, Muhammad Wildan, S.S. Lalu dilanjutkan oleh Rizki Satria selaku Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai mengatakan bahwa cukai adalah  pungutan negara atau lebih dikenal dengan banderol yang dilekatkan di kemasan. Ada barang-barang tertentu yang dikenakan cukai yakni barang yang memiliki 4 kwalifikasi, diantaranya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, berdampak negatif pada pemakainya, pemakainya dibebani pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,` katanya.

“Cukai rokok dibebankan kepada konsumen atau  perokoknya yang dibayarkan  oleh perusahaan. Pungutan cukai dikembalikan lagi kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang cukai, tentang pembagian pungutan cukai 2 persen harus dikembalikan kepada masyarakat yang dinamakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Penggunaan DBHCHT yakni 50 persennya untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persennya untuk penegakan hukum terkait pemberantasan rokok ilegal, 25 persennya lagi untuk kesehatan,” jelasnya.

Rizki Satria juga menambahkan rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai yakni pertama tidak memiliki izin,  kedua yakni barang yang dipasarkan tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai.

“Produksi rokok tanpa izin dikenai tindak pidana dan sanksi adminastrasi. Setiap orang yang tanpa izin tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)  menjalankan kegiatan pabrik rokok akan dikenakan tindak pidana penjara paling singkat 1 tahun dan  paling lama 5 tahun dengan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” urainya.

“Ciri-ciri rokok ilegal yang melanggar undang-undang cukai yakni rokok tanpa dilengkapi pita cukai (rokok polos), rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai salah personalisasi (salah nama pabrik)  hal ini bisa terjadi karena pita cukai dari satu  pabrik dijual ke pabrik lain, salah peruntukan terkait SKM dan SKT. Kelima pelanggaran cukai ini dikenakan  pidana sesuai Pasal 50 sampai pasal 58 Undang-undang cukai Nomor 39 tahun  tahun 2007. 

Rizki Satria menghimbau kepada masyarakat jika menemukan adanya produksi, pengemasan ataupun peredaran rokok ilegal agar melaporkan ke 081372272205 (Bea Cukai Sidoarjo) atau ke nomor 1500 225. 

Sedangkan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sidoarjo Ari Wiyono  menambahkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021  banyak digunakan untuk berbagai kegiatan yakni melakukan pembinaan industri, melakukan pembinaan lingkungan sosial, membiayai program peningkatan kualitas bahan baku, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.07/2020,` imbuhnya.

Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi yakni  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rokok ilegal agar masyarakat bisa memilih dan memilah mana rokok legal dan mana rokok ilegal. Selain itu kegiatan sosialisasi juga bertujuan untuk mengendalikan dan memberantas rokok ilegal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,` tutupnya. (Heri)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks