Kabupaten Tulungagung kembali Meraih Penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

  • Bagikan

ANALISAPUBLIK.COM | Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Tahun Anggaran 2020.jumat(29/10)


“Penghargaan secara simbolisasi dalam bentuk Piagam dan Plakat Opini WTP diterima oleh Bupati Tulungagung Drs.Maryoto Birowo,M.M, yang diserahkan oleh Gubernur Hawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama 38 Kepala Daerah se Jawa Timur di Hotel Konkoon Banyuwangi. Penyerahan Penghargaan ini juga dihadiri kepala Kantor Wilayah ( Kanwil ) Direktorat Jenderal ( Ditjen ) Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ir. Heru Tjahyono, serta 38 Bupati dan Walikota Se Jawa Timur selaku penerima Penghargaan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jatim Taukhid menyampaikan , Pemerintah Pusat memberikan Penghargaan kepada Daerah – daerah yang telah berupaya keras untuk membuat LKPD dengan Wajar, sehingga memperoleh opini tertinggi dari BPK RI, yakni WTP.


“Taukhid juga berterima kasih, pada kesempatan LKPD Tahun 2020 hampir semua Pemerintah Daerah di Jawa Timur memperoleh opini WTP, kecuali kabupaten Jember yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian ( WDP ),”imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa yang terpenting dari opini WTP ini adalah bagaimana merepresentasikan dari keuangan publik yang benar – benar untuk rakyat. Dampaknya pada kemakmuran rakyat, dan keuangan yang terdampak pada ekonomi rakyat.”ucapnya.

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M dalam pernyataannya, menyampaikan mengaku cukup bangga atas kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Tulungagung”sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi, serta berharap agar prestasi ini dapat menjadi pemicu semangat baru untuk meningkatkan kinerja maupun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) di tahun – tahun berikutnya berdasarkan asas material standar akutansi pemerintahan.” Pungkasnya.( Endi S )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks