Jalan Kabupaten Rusak Capai 439,45 KM, Bupati Blora Bakal Ajukan Pinjaman

  • Bagikan

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Memasuki musim hujan, kerusakan jalan kabupaten di Blora semakin parah dan bertambah. Ratusan kilometer jalan kabupaten kondisinya rusak sedang hingga rusak berat.

Keluhan kerusakan jalan inipun kembali bermunculan dan semakin meningkat seiring datangnya musim hujan. Pasalnya, kerusakan jalan menimbulkan banyak kubangan air, dan membahayakan pengguna jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, menyebutkan saat ini setidaknya kerusakan jalan kabupaten mencapai 439,45 KM.

“Kerusakan sepanjang 439,45 KM ini terdiri dari kerusakan berat dan sedang, jika ditambah dengan kerusakan ringan maka jumlahnya akan lebih panjang lagi. Butuh anggaran besar untuk memperbaikinya, sedangkan proyeksi pendanaan infrastruktur dari APBD 2022 pada DPUPR hanya mampu sebesar Rp 60 Miliar. Padahal kebutuhan pembangunan jalan rusak berat sebesar Rp 300 miliar,” terangnya, Senin (08/11).

Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Blora terus berusaha memaksimalkan kondisi kemampuan anggaran daerah untuk menangani kerusakan jalan yang terus ditagih masyarakat.

Keterbatasan anggaran inipun diiyakan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Slamet Pamudji.

“Kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 antara lain Penurunan DAU sebesar Rp 28,5 Miliar, DAK Fisik Turun sebesar Rp 54 Miliar, DBH Pusat turun sebesar Rp 13,7 Miliar, DBH Propinsi turun sebesar Rp 26 Miliar. Maka kita harus memutar otak untuk mencari pos anggaran perbaikan jalan termasuk efisiensi,” jelas Slamet Pamudji.

Sementara itu, Bupati Arief Rohman menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah guna mencari dukungan anggaran dari beberapa potensi seperti CSR Perusahaan, DBH Migas, hingga berusaha memperoleh bantuan dari Bojonegoro.

“Inginnya masyarakat seluruh jalan rusak bisa segera dibangun, jika kemampuan anggaran kita terbatas dan setiap tahun hanya ada anggaran kurang lebih Rp 100 miliar, butuh berapa tahun bisa selesai semuanya? Maka dengan skema pinjaman, kerusakan bisa diperbaiki lebih maksimal,” ujar Bupati.

Menurutnya, itu saja belum cukup untuk menangani seluruh kerusakan jalan kabupaten. Maka pihaknya memunculkan opsi pinjaman atau hutang ke perbankan untuk mewujudkan impian masyarakat.

“Kita ajukan persetujuan DPRD untuk pinjam anggaran Rp 250 miliar ke perbankan. Pinjaman ini hanya akan dilaksanakan bila mendapatkan persetujuan DPRD. Jadi rencana pinjaman daerah ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Blora yang dalam kondisi rusak berat dan banyak menjadi keluhan masyarakat,” sambung Bupati.

Bupati Arief optimis jajaran DPRD Blora bisa menyetujui kebijakan utang daerah yang diajukan oleh Pemkab Blora tersebut. Dirinya menambahkan, skema hutang daerah itu pada prinsipnya adalah pemampatan anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 dan 2024, dimana akan dilaksanakan sekaligus di tahun 2022 dengan cara pinjaman.

Menurut Bupati, Multiplier Effect dari pembangunan jalan akan sangat dirasakan oleh masyarakat lebih awal seperti kenaikan harga produksi pertanian, penurunan angka kematian Ibu dan Anak, dengan kelancaran transportasi akan menekan biaya produksi distribusi serta meningkatkan produktivitas. (Jay)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks