Program KOTAKU,Rubah Kawasan Kumuh Di Kabupaten Kediri Lebih Bagus Dan Nyaman

ANALISAPUBLIK.COM | Kediri.Pengurangan kawasan kumuh, yang termuat dalam peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah merupakan salah satu dari misi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.Untuk mengurangi kawasan kumuh secara berkelanjutan dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru, melalui program KOTAKU sejumlah titik kawasan kumuh di Kabupaten Kediri ditangani lebih lanjut.

Di kabupaten Kediri berdasarkan SK Bupati tahun 2020 tercatat ada 218,74 HA. Luasan itu tersebar di enam wilayah yakni Kampung Inggris (Tulungrejo-Pelem), Pare, Gedang Sewu,Tertek, serta Jong Biru. Dari enam wilayah itu Kampung Inggris berada di tempat pertama dengan luas kawasan kumuh 82,31 ha dan menjadi prioritas kedepan.

Program Kotaku di Kabupaten Kediri mencakup 4 kecamatan, 45 desa dan 1 kelurahan yakni di Kecamatan Grogol 9 Desa, Kecamatan Gampengrejo 11 desa, Kecamatan Pare 9 desa dan 1 kelurahan, serta kecamatan Ngadiluwih 16 desa.
Untuk tahun 2021,bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) Reguler program Kotaku Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri adalah sebesar Rp 1 milyar.

Dana itu digunakan untuk program pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS3R, peralatan pengelolaan sampah dan gerobak, lalu pembangunan drainase, pembangunan jalan lingkungan, beautifikasi lingkungan dan operasional.

” Untuk penanganan dan pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Kediri pada tahun 2021 tertangani 72,63 ha sehingga saat ini menyisakan 144,93 ha.  Ini adalah pekerjaan bersama-sama, diharapkan dengan cara berkolaborasi antar SKPD , baik pusat, provinsi, kabupaten dan desa kawasan kumuh bisa menjadi nol. Diharapkan penanganan kawasan kumuh prioritas di Kampung Inggris 2023 bisa terlaksana.  ” tutur Askot Mandiri Program Kotaku Kabupaten Kediri Zidni Isa, dalam workshop Program Kotaku Kabupaten Kediri 28-29 Desember 2021 lalu.rabu(29/12)

Sementara itu untuk dana kolaborasi penanganan kumuh tahun 2021 adalah sebesar Rp 15,5 milyar yang terdiri dari APBN, APBD, Dana Desa, Swasta/CSR, Swadaya, dan Perbankan. Dana tersebut digunakan untuk sektor persampahan, sektor drainase lingkungan, sektor jalan lingkungan, air minum, perumahan, dan lain-lain seperti jembatan.

” Penanganan kumuh tidak semata-mata hanya pembangunan sarana dan prasarana di tujuh indikator, tapi juga mengubah wajah lokasi kumuh menjadi asri menjadi indah, lebih nyaman sehingga nuansa kekumuhan hilang menjadi nuansa pemukiman yang nyaman, ” tutur Zidni lagi.
 
Dalam workshop ini juga dipaparkan peranan dan fungsi Pokja PKP – Forum PKP dalam mensukseskan program KOTAKU. Hal itu sesuai dengan amanah Permen PUPR Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lewat Forum PKP diharapkan semua stakeholder bisa memberi masukan.

” Sesuai amanah setiap tahapan PKP ada masyarakat yang harus terlibat mulai dari perencanaan kemudian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan sampai pada yang terakhir adalah pengendalian. Harapannya peran serta masyarakat terlibat penuh, ” tutur plt Kepala Dinas Perkim Agus Sugiarto.

Sedangkan POKJA PKP sendiri adalah sebagai wadah atau ruang untuk komunikasi kemudian juga sebagai sarana koordinasi juga sinkronisasi dengan semua sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan PKP, dengan anggota terdiri dari sejumlah OPD yang terkait dengan PKP seperti Bappeda, Pertanahan, PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Kediri.

” Forum PKP adalah wadah bertemunya  semua stakeholder mulai dari Pokja PKP, ditambah dengan lembaga-lembaga lain dari praktisi perguruan tinggi, perbankan, akademisi, dan yang lain-lain, ” tambah Agus lagi.(pan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks