Sekjen Kementerian ESDM : Menkeu Sedang Revisi Regulasi DBH Migas Untuk Blora

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Dr. Ir. Ego Syahrial, menyatakan dukungannya tentang revisi regulasi undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah agar Kabupaten Blora bisa menerima dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu.

“Seperti yang disampaikan Pak Bupati, jangan sampai kesannya orang Cepu hanya jadi penonton saja. Apalagi kontribusi Cepu dalam mencetak tenaga ahli yang mengelola industri migas di Indonesia ini sangat nyata sejak 1966 lalu dan tersebar ke seluruh dunia. Maka sudah selayaknya Cepu Blora mendapatkan porsi yang sesuai, apalagi wilayah Blora 37 persen masuk WKP Blok Cepu,” ungkapnya di sela kunjungan dalam acara peresmian Laboratorium Pengolahan dan Produksi Air Minum milik PPSDM Migas di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Senin (6/12/2021) kemarin.

Sekjen Ego Syahrial memastikan dirinya ingin mendorong dari internal PPSDM, dan PEM Akamigas sebagai bagian dari Kementerian ESDM untuk terus memastikan bahwa Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ini betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan Kementerian ESDM disini.

“Oleh karena itu, saat ini Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan sedang merevisi bersama DPR tentang undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Akan dibuat lebih fair,” tegasnya.

Adapun Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa dirinya beberapa waktu lalu juga bersilahturahmi ke Dirjen Migas, Ir. Tutuka Ariadji, terkait usaha revisi regulasi perimbangan keuangan pusat daerah yang mengatur pembagian DBH Migas.

“Semua permasalahan yang ada kita sampaikan dan beliau (Dirjen Migas) merespon baik untuk mengusahakan revisi undang-undangnya,” ujar Bupati.

Jika proses revisi ini mulai dilakukan di akhir 2021, maka menurut Bupati kemungkinan pengesahan revisi undang-undangnya akan dilakukan di 2022.

“Dengan demikian semoga bisa dilaksanakan di 2023, dalam artian di 2023 nanti Blora punya peluang memperoleh DBH migas dari Blok Cepu,” harap Bupati.

Untuk diketahui, selama produksi migas Blok Cepu berlangsung, Kabupaten Blora tidak mendapat DBH migasnya hanya karena beda provinsi dengan Kabupaten letak mulut sumur (Bojonegoro). Padahal menurut Bupati Arief, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persen ada di Kabupaten Blora. (Jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks