Polemik Perades, Audiensi dengan Bupati Blora Mengecewakan

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Polemik pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten Blora hingga kini belum usai. Kali ini, sejumlah masyarakat yang merasa dicurangi pada pelaksanaan pengisian perades menemui Bupati Blora, Arief Rohman untuk audiensi di kantornya.

Sebelum masuk ruangan audiensi, peserta yang berjumlah 11 orang ini dilarang membawa tas dan handphone ke dalam. Bahkan, sejumlah awak media pun dilarang masuk ke dalam ruangan saat audiensi berlangsung.

Gunawan Dwi Hananto, awak media Putra Bhayangkara mengatakan, Bupati enggan diwawancarai dan mengarahkannya ke Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

“Gak mau, (Bupati_red) diarahkan ke Kabag Hukum Setda,” ucapnya di lokasi, Kamis (24/02).

Budi Ismail, salah satu peserta yang ikut audiensi mengatakan, ia bersama teman-temannya menuntut Bupati menyetujui audit forensik hasil tes CAT dari Perguruan Tinggi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Bupati saat ini masih mengkaji dengan bagian hukum, yang artinya saya anggap Bupati menghindar. Karena Bupati sudah paham betul kewenangan itu ada di Pemda selain instansi-instansi yang merekom audit forensik ke BSSN,” ujarnya.

Dengan mengirim surat rekom kepada BSSN, lanjutnya, nantinya bisa terbukti benar atau tidaknya dugaan setingan tes CAT perades tahun 2022. Ia pun kecewa dan beranggapan bahwa Bupati enggan untuk segera menuntaskan permasalahan ini.

“Bupati tadi berstatement sudah bekerja sesuai prosedur dan regulasi. Tapi kenyataannya pemda tidak sungguh-sungguh dalam menangani kasus perades ini. Jadi menurut kami, ini cara Pemda menghindar atau mengulur waktu sehingga perjuangan kami dibuat capek atau dibuat lelah,” tandasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Blora, Bondan Arsiyanti mengatakan bahwa Pemkab sudah mengambil sikap dengan membuka kanal aduan. Ada posko pengaduan, dan ada juru bicaranya satu pintu di PMD.

“Tapi sekilas kita sampaikan terkait hasil tadi, bahwa keinginan teman-teman yang gagal seleksi perades, mereka menginginkan Bupati untuk menandatangani rekom audit forensik. Dan itu akan dikaji terlebih dahulu,” terangnya.

Pihaknya meminta kepada semua pihak agar bersabar menunggu hasil kajiannya dengan Biro Hukum.

“Jadi kami diminta untuk melakukan kajian, dan untuk melakukan konsultasi ke biro hukum. Jadi kita hormati proses itu. Untuk batas waktu kajian, kami usahakan secepatnya. Nanti akan kami sampaikan, dan kami sudah mencatat nomor koordinator yang hadir pada kesempatan siang hari ini,” tutupnya.

Penulis : Jml
Editor : Jay

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks