Lahan Perhutani Berkurang, Adm KPH Randublatung Tegaskan Tak Ada PHK Karyawan

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung menggelar rangkaian acara yang diikuti seluruh karyawan dan karyawati dengan potong tumpeng.

Administratur (Adm) Perhutani KPH Randublatung, Dewanto mengatakan, kegiatan ini merupakan puncak serangkaian acara peringatan HUT Ke-61 Perhutani.

“Kegiatan potong tumpeng ini adalah puncak serangkaian acara peringatan hari jadi Perhutani yang ke 61 tahun,” ucapnya, Selasa (29/03).

Sebelumnya, Perhutani KPH Randublatung melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut HUT Ke-61. Diantaranya penanaman bibit pohon dan pembagian bibit buah-buahan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya.

Menurut Dewanto, luas lahan Perhutani di seluruh wilayah Indonesia saat ini mengalami pengurangan dari 2,4 juta hektar menjadi 1,4 juta Ha. Namun, Perhutani diharapkan dapat memaksimalkan pendapatnya dari mengolah hasil hutan.

“Tadinya Perhutani mengelola 2,4 juta hektar, ini ada kebijakan pemerintah menjadi 1,4 juta hektar. Selebihnya dikelola oleh LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sendiri. (Lahan) 1,4 juta hektar ini diharapkan dapat mendongkrak lebih pendapatan. Kawasannya dikurangi, tapi pendapatan diharapkan lebih bertambah,” terangnya.

Pihaknya menjelaskan, saat ini Perhutani memiliki dua program untuk mendongkrak pendapatan, yakni hilirisasi dan digitalisasi.

“Pada tahun ini, kita ditarget pendapatan 7 triliun, yang tadinya 5 triliun. Tahun ini Perhutani programnya hilirisasi dan digitalisasi. Dimana mulai dari hulu sampai hilir, Perhutani akan mengelola dengan sebaik-baiknya. Jadi, Perhutani menanam dan mengelolanya sendiri, tidak dijual langsung tapi diolah terlebih dahulu. Sedang digitalisasi, semua sistem Perhutani akan dilakukan melalui digital. Kalau dulu manual, sekarang sudah pakai drone dan komputer untuk kontrolisasi,” tambahnya.

Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa tidak ada pengurangan karyawan di lingkungan Perhutani.

“Dengan pengurangan kawasan hutan ini, Perhutani tidak akan ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan. Jadi, pajak Perhutani PBB akan turun (berkurang) lagi yang setahunnya rata-rata 50 miliar, berarti tinggal separonya lagi. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sama kinerja perusahaan,” tandasnya.

Penulis : Arf
Published : Biro Jateng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks