Opini  

Pilcaleg 2024, Memastikan Senator Berwajah “JiLu”

Pemilu menjadi kegembiraan dengan harapan besar calon senator terpilih kelak” Jangan ingkari naLUri”alias JiLu.kisaran 24 bulan lagi gelaran pemilihan calon legislatif/senator(wakil rakyat) akan dilaksanakan dan tahapannya sesuai regulasi yang disepakati bersama antara kemendagri,KPu,Bawaslu,DpR RI akan dimulai tahun 2022.NaLuRi calon senator harus selaras memperjuangkan kepentingan,aspirasi rakyat.NaLuRi senator disemua level(DprD kabupaten- kota,provinsi,DPR RI,DpD) harus memastikan kejujuran-ketulusan nalurinya untuk Menolak memformulakan kebijakan bersama eksekutif yang mengarah pada disintegrasi bangsa,Menolak melakukan kompromi dengan pihak- pihak tertentu untuk kepentingan elit-oligarki-para kapital dan stakeholder lainnya yang justru merusak tatanan kohesi sosial disemua dimensi pranata sosial,Menolak melakukan kejahatan kemanusiaan/patologis sosial secara universal,Menolak menggadaikan tupoksi senator pada kepentingan yang justru merugikan rakyat(terutama kaum disabilitas,perempuan dan kaum marginal), Menolak praktek KKN termasuk internal keluarga,Menolak melakukan aktivitas yang merusak nilai,budaya, moral didalam masyarakat.Biaya pilcaleg superfantastis akibat kerinduan rakyat,mimpi elit politik yang positif,penyelenggara pemilu dan semua pihak untuk melahirkan senator yang memiliki legitimasi hebat dan dicintai rakyat.Histori jumlah kursi senator disemua level(dPRd kabupaten dan kota,provinsi,DPR Ri,DPD Ri) secara keseluruhan kisaran 21.000-an kursi hasil pemilu 2019 dan sangat pasti jumlah kursi serta dapil pilcaleg 2024 bertambah.Bangsa ini harus mengeluarkan Fulus hampir 3 triliun/lebih setiap bulan untuk memberi gaji/kesejahteraan para senator hasil pemilu 2019 yang berjumlah 21.000-an orang.Rakyat sungguh berharap ada keadilan antara gaji senator dengan kualitas Tupoksi/moralitas dalam memperjuangkan kepentingan”PerUT muliA Rakyat yang SEtia pada PANcasila”alias PuTAR SEPaN..Cukuplah kesedihan,sakit hati,kekecewaan rakyat dengan sederet fakta hukum korupsi berjamaah para sebagian senator dinegeri ini misal saja fakta hukum wakil rakyat yakni anggota DpRd kota malang jawa timur tahun 2017-2018 yang berjumlah 41 orang melakukan korupsi berjamaah,tahun 2014-2019 korupsi dPRD provinsi sumatra utara berjumlah 14 orang,fakta korupsi dPRD kota kendari sulawesi tenggara tahun 2003-2004 sebanyak 22 orang,korupsi anggota DPRd kota padang sumatra barat tahun 2001-2002 berjumlah 37 orang dan korupsi wakil rakyat DPRD kabupaten muara enim provinsi sumatra selatan tahun 2019-2021 berjumlah 10 Orang serta ratusan kasus lainnya, itu fakta hukum sebagian daerah di negeri ini. Rakyat terus bertanya’ mengapa korupsi individu senator terus ada,padahal seluruh fasilitas dan gaji diberikan rutin.Hal ini begitu banyak penyebab dan salah satunya adalah mungkinkah adanya isu”MAJE-KuPATA” yang membuat sebagian/ personal senator senang bahagia jika melakukan praktek korupsi. Semoga isu”MAJE”(masuk penjara enjoi) dan “KuPATA”(keluar penjara Tetap kaya)karena masih banyak sisa uang yang dirampok .isu ini semoga tidak nyata dikemudian hari dengan memperkuat tupoksi aparat penegak hukum.Seluruh elemen masyarakat baik nelayan,peternak,petani,disabilitas,para janda miskin,buruh,tukang bakul,sopir,tukang sapi,nahasiswa,warga yang hidup dikolom jembatan/samoing rel kereta api,warga yang hidup digunung,dipesisir,warga yang hidup dihutan Dan mungkin semua manusia dinegeri ini berdoa serta masih meyakini akan adanya harapan bahwa senator masih bisa memiliki naluri dalam menjaga aspirasi rakyat.Pro kontra masyarakat terhadap kinerja senator tahun 2019 sampai hari ini adalah nuansa keniscayaan untuk menjadi evaluasi rakyat dipilcaleg 2024.Dilain pihak ada kelompok warga yang pesimis terhadap calon/senator terpilih didalam menjalankan amanah rakyat,ini misteri karena membutuhkan kajian akademik dan sosial dari lembaga kredibel dalam memastikan seberapa besar tingkat ketidakpercayaan tersebut.Kita berharap ada alternatif sederhana secara internal)khusus dan ada keberanian pimpinan parpol dilevel kabupaten(uji coba level kabupaten) agar calon yang diusung disyaratkan memilki dua kekuatan yaitu 1/ -Memiliki ahlak,pribadi religius,kejujuran,ketulusan,kecakapan,integritas,memilki komunikasi beradab pada warga didapilnya,mempunyai kepekaan sosial,nasionalisme,mempunyai semangat kreatifitas ekonomi,dan mampu memberikan solusi atas persoalan warga didapilnya dengan pembuktian mendapatkan rekomendasi dari warga didapilnya( misalnya ada rekomendasi nasing- masing dari 5-7 orang/ disesuaikan dari unsur tokoh agama,tokoh pemuda,tokoh perempuan,tokoh mahasiswa,pegiat seni,pegiat UKM, tokoh disabilitas ,tokoh adat,birokrasi) yang menyatakan bahwa figur tersebut layak diusung. Ke2/- calon senator minimal telah melakukan dua karya nyata yang manfaat bagi warga didapilnya(walau sangat sederhana) dibuktikan dengan rekomendasi masing- masing 5-7 orang/disesuaikan dari unsur tokoh pemuda,tokoh pendidikan, mahasiswa,pegiat seni,pegiat UKM,tokoh disabilitas, tokoh adat,tokoh perempuan,unsur birokrasi,tokoh agama yang menyatakan bahwa figur tersebut layak diusung.ini adalah formula awal internal parpol dalam memulai pencegahan agar senator terpilih ” Jangan ingkari NaLUri) rakyat .dua hal diatas belum diatur secara spesifik oleh penyelenggara pemilu namun boleh menjadi inisiatif parpol tertentu bagi parpol yang berkeinginan melakukannya.

Dari JADuSiN, S.Sos SiP MSi.

  • Dosen Tetap unidar ambon Sejak 2009- sekarang,, dosen tidak tetap iAiN ambon jurusan sosiologi agama, dosen tidak tetap poltekkes kemenkes maluku jurusan gizi, Ketua dewan pembina yayasan Limhar adab nasional (YaLhan) kecamatan tongkuno,kabupaten muna sulawesi tenggara, Pendiri Lembaga pendidikan Gratis( LePAS) maluku
  • Alumni Magister sosiologi tahun 2009 di universitas hasanuddin(unhas) makasar dengan beasiswa negara singapura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks