Program Gus Muhdlor Sambang Deso Jadi Trigger Percepatan Pembangunan Desa

ANALISAPUBLIK.COM | Sidoarjo – Program Gus Muhdlor Sambang Deso dinilai lebih cepat dan tepat dalam merespon serta menangani masalah-masalah yang ada di desa. Bahkan, dengan adanya Gus Muhdlor Sambang Deso, warga bisa langsung wadul ke Bupati. Program ini akan jadi trigger dalam percepatan pembangunan di tingkat desa.

“Gus Muhdlor Sambang Deso ini jadi trigger percepatan dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Selain lewat Musrenbangdes, menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat harus dikuati, yang paling penting adalah pemerintah hadir menyelesaikan persoalan sampai ke tingkat desa, dan warga bisa langsung wadul ke bupati,” ungkap Gus Muhdlor dalam kunjungannya keliling 5 desa di kawasan kecamatan Balongbendo dalam rangka Sambang Deso, Jum’at, (29/4) malam.

Ke 5 desa yang dikunjungi yakni desa Seduri, Bogempinggir, Gagangkepuhsari, Watesari, dan dan Desa Penambangan. Gus Muhdlor datang dengan mengajak Ketua DPRD Usman, serta kepala OPD terkait seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Tidak semua warga memiliki kesempatan untuk ikut dalam kegiatan Musrenbangdes. Oleh sebab itu, bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu mengambail langkah jemput bola dengan turun ke desa-desa dan dialog langsung dengan masyarakat.

Konsep pembangunan yang seperti ini menurut Gus Muhdlor adalah konsep pembangunan yang partisipatoris. Tidak hanya memaksakan program kabupaten turun ke desa alias top down, tapi sebaliknya, suara dari desa yang didorong untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan Sidoarjo.

“Suara dari desa yang selama ini lebih banyak terabaikan, konsepnya harus buttom up dari bawah ke atas, jangan memaksa dengan menerapkan konsep top down program kabupaten dipaksa ke desa, karena kebutuhan tiap desa berbeda-beda,” terang Gus Muhdlor.

Baginya pemerataan pembangunan adalah hal wajib yang harus dilakukannya. Agar pembangunan Kabupaten Sidoarjo dapat dinikmati bersama oleh seluruh warga Sidoarjo. Dirinya tidak ingin ada kesenjangan antar warga Sidoarjo yang terkadang ada yang merasa dianaktirikan.

Gus Muhdlor menyebut, ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat Sidoarjo dengan pusat kota Sidoarjo sudah mulai berkurang. Salah satu buktinya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Saat ini juga sedang dikebut pembangunan Jalur Perlintasan Langsung/JPL 64 Krian.

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sekarang mencoba untuk hadir di Sidoarjo Barat agar ketimpangan yang selama ini dikeluhkan dapat terjawab, dan ini sedikit banyak sudah mulai terjawab dengan progres pembangunan di wilayah Krian seperti pembangunan JPL 64 senilai Rp. 240 milyar maupun rumah sakit Sidoarjo Barat Rp. 140 milyar,” ucap Gus Muhdlor usai mengajak dialog warga Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo di pujasera BUMDes Penambangan.

“Ini adalah usaha dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama anggota DPR untuk kulak (memborong) aspirasi di Balongbendo dan Tarik, kulak aspirasi ini minimal akan kita eksekusi (pembangunan) di tahun 2023. Kenapa ini kita lakukan?, agar ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah bagian Barat sedikit banyak gap nya semakin mengecil,” ucapnya.

Dalam kulak aspirasi warga Desa Penambangan malam kemarin, Gus Muhdlor mendapat dua hal besar yang harus dikerjakan. Pertama pembangunan jembatan penghubung antara Sidoarjo dengan wilayah Gresik yang berada di Desa Penambangan. Kedua merevitalisasi dan menghidupkan satu-satunya pasar desa di Balongbendo.

“Itu yang bisa kami headline kan yang sebenarnya juga masih banyak yang lain, tetapi aspirasi ini yang menurut kami lebih penting. Bersama pak Ketua Dewan, nanti akan kita carikan dan formulakan dan tadi semua sudah dicatat oleh Kabag AP, Administrasi Pembangunan untuk kita terapkan dan kita eksekusikan di tahun 2023,” pungkasnya. (HERI)