Bidkum Polda Jateng Gelar Sosialisasi dan Penyuluhan Restorative Justice di Polres Blora

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Tengah menggelar sosialisasi dan penyuluhan Restoratif Justice di Aula Arya Guna Polres Blora. Selasa, (24/05/2022).

Adapun tim dari Bidkum Polda Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Urusan Kerjasama Lembaga (Kaur Kermalem) Bidang Hukum Polda Jawa Tengah Kompol Hartono beserta tim yang terdiri dari Kompol Puni Rahayu, Penata TK 1 Sri Sundari, serta Bripka Dodik AK.

Dari Polres Blora hadir Wakapolres Kompol Christian Chrisye Lolowang, para Kasi Polres, para Kanit Opsnal, Gakkum Polres, dan Polsek jajaran serta perwakilan PNS dan Bhayangkari Cabang Blora.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum yang harus dilakukan baik langkah-langkah dan acuan yang harus kita pahami dalam penanganan perkara,” ujar Wakapolres Blora, Kompol Christian Chrisye Lolowang.

Lebih lanjut Wakapolres mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum itu adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Materi ini penting, oleh karena itu agar diikuti dengan baik agar jajaran memahami aspek-aspek restorative justice atau keadilan restoratif,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Urusan Kerja Sama Lembaga Bidang Hukum Polda Jawa Tengah Kompol Hartono sebagai pemateri pada kegiatan penyuluhan tersebut mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan agar tindakan anggota Polri di lapangan tidak salah.

“Sehingga segala tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota tidak melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Kompol Hartono.

Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan anggota paham sehingga dapat menerapkan sistem keadilan restoratif secara profesional dan proporsional. Selain itu, anggota juga menjadi tahu landasan sosial ataupun filosofis maupun yuridis dari sistem keadilan restoratif.

“Dengan memahami seluk-beluk keadilan restoratif, maka diharapkan proses hukum tidak sekadar penegakkan hukum melainkan juga problem solving,” ungkapnya.

Selain penyampaian tentang restoratif justice tim Bidkum Polda Jateng juga menyampaikan tentang UU No 23 Tahun 2004, serta pelanggaran narkoba dan penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota terutama dalam penegakkan hukum.

Melansir Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keadilan restorative justice adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Penulis : Arf
Published : Biro Jateng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks