Tahun 2021, Blora Peringkat 13 Kasus Pernikahan Dini

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada di Pemprov Jateng, angka pernikahan anak di Kabupaten Blora untuk periode 2021 sebanyak 448 kasus.

“Blora menduduki peringkat ke 13 dari 35 Kabupaten Kota se Jateng yang pernikahan anaknya banyak. Posisi pertama Cilacap. Meskipun berada di tengah, upaya pencegahan dan penanganan pernikahan anak ini harus kita lakukan bersama-sama. Saya kagum dengan Blora karena strategi daerah dalam penanganan pernikahan anaknya sudah sesuai strada jateng dan stranas yang diinginkan Pak Presiden. Tinggal bagaimana kita action bersama di lapangan,” ucapnya saat mengisi materi Talkshow “Menyongsong Masa Depan Unggul; Stop Pernikahan Anak” di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Senin (16/05).

Acara talkshow ini dibuka oleh Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati yang diikuti oleh perwakilan pelajar SMA/SMK se Kabupaten Blora, Forum OSIS, Forum Anak Blora, GenRe Blora, Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, PKK, dan para pengurus dan anggota KOHATI HMI Jawa Tengah – DI Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Tri Yuli menekankan pentingnya sinergitas multi stakeholder dalam mencegah dan menekan angka pernikahan anak maupun pernikahan dini.

“Tingginya angka pernikahan anak di Blora ini menjadi PR kita bersama. Berbagai pihak harus bersama-sama sesarengan mencegah dan menangani pernikahan bawah umur. Karena dampaknya akan sangat bahaya bagi keberlangsungan kehidupan generasi muda Blora kedepan,” ungkapnya.

Wabup Blora mengajak semua pihak bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan anak.

“Biasanya pernikahan anak ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, kemudian lingkungan sosial utamanya di pedesaan, kualitas pendidikan orang tua, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, hingga pola pengasuhan yang primitive. Yang bahaya karena MBA atau hamil sebelum nikah. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa berbahaya,” tegasnya.

Beberapa diantaranya, angka perceraian meningkat karena secara ekonomi dan psikis belum siap mempunyai anak, sang ibu yang belum matang fisiknya rentan terkena kanker mulut rahim, hingga bayi yang dilahirkan bisa cacat dan stunting karena perkembangnan janin tidak maksimal pada rahim muda.

“Oleh sebab itu, melalui acara yang baik ini mari kita bersama-sama belajar untuk mengajak masyarakat di sekitar kita, teman kita untuk memahami bahayanya nikah dini. Ojo kawin bocah,” sambungnya.

Wakil Bupati mengapresiasi keaktifan Forum Anak, Forum OSIS dan Forum Genre yang ada di Kabupaten Blora. Apalagi Genre sudah terbentuk hingga tingkat Kecamatan, yang diharapkan bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya bersama PIK-R di tingkat desa.

Pihaknya juga berharap, peran serta generasi muda juga bisa ikut menekan potensi pernikahan anak.

“Yang dimaksud pernikahan anak adalah pernikahan usia di bawah 19 tahun. Yang mana telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kita perlu pahamkan ini ke masyarakat luas,” tandas Wabup.

Sedangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Ainia Sholichah menyampaikan data pernikahan anak selama tahun 2021 dari Kantor Kemenag Blora sebanyak 640 kasus. Dengan rincian laki-laki 100 kasus dan perempuan 540 kasus.

“Artinya ada 100 laki-laki dan 540 perempuan di bawah 19 tahun yang menikah selama tahun 2021 di Kabupaten Blora. Kita identifikasi datanya, yang paling banyak adalah Kecamatan Jati, ada 64 perempuan dan 54 laki-laki di bawah umur 19 tahun telah menikah. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata Aini Shalicah.

Penulis : Arf
Published : Biro Jateng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks