PTSL 2023, BPN Blora Targetkan 8 Ribu Sertifikat Tanah

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora pada tahun 2023 menargetkan 8 ribu Sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Tahun depan (2023) kami menargetkan delapan ribu bidang untuk sertifikat tanah,” ucap Tunggal Cahyoadi, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Blora, Kamis (11/08).

Pada tahun 2022 ini, BPN Blora menargetkan 23 ribu sertifikat tanah PTSL namun turun menjadi 18 ribu. Menurut Tunggal, permohonan program PTSL paling banyak wilayah Kecamatan Randublatung.

“Target tahun ini 23 ribu, turun menjadi 18 ribu dan tercapai 11.500 sertifikat. Paling banyak wilayah Kecamatan Randublatung,” tambahnya.

Tunggal menambahkan, tahapan program PTSL saat ini sebagian sudah dibagikan kepada masyarakat. Namun, sisanya akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden.

“Sebagian (sertifikat) sudah diserahkan, sisanya akan diserahkan presiden. Mudah-mudahan, Oktober tahun ini sudah jadi semua,” harapnya.

Tunggal menegaskan, semua biaya mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah telah ditanggung oleh APBN alias gratis.

“Biaya yang diizinkan oleh peraturan SKB tiga menteri dan peraturan daerah maksimal Rp 350 ribu untuk pra PTSL. Kalau sudah di BPN gratis, dibiayai oleh APBN,” tegasnya.

Meski demikian, masyarakat masih tetap dibebankan untuk pembayaran pemasangan patok, fotokopi, materai, pembuatan surat pernyataan dari desa dan sebagainya.

Batasan biaya yang boleh dipungut oleh Pemerintah Desa/Kelurahan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT).

Mengutip salinan SKB 3 Menteri yang dimaksud, masyarakat perlu membayarkan sejumlah biaya kepada Pemdes dalam rangka persiapan PTSL.

Biaya tersebut dipergunakan Pemdes untuk tiga jenis kegiatan. Meliputi kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas desa/kelurahan.

Untuk kegiatan penyiapan dokumen, berupa pembiayaan pengadaan surat pernyataan pemilik yang menguasai bidang tanah. Di dalamnya juga termasuk pernyataan tidak ada sengketa.

Kemudian soal kegiatan pengadaan patok dan materai. Yaitu berupa pembiayaan patok batas tanah sebanyak 3 buah dan materai 1 buah untuk pengesahan surat pernyataan.

Lalu terkait kegiatan operasional petugas desa/kelurahan, meliputi tiga hal. Digunakan sebagai biaya fotokopi dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, serta transportasi.

Berdasarkan penjabaran kegiatan-kegiatan di atas, berikut nominal biaya yang diberikan masyarakat kepada Pemdes:
– Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000;
– Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Teggara Barat) sebesar Rp 350.000;
– Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000;
– Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000;
– Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000.

Pembiayaan sebagaimana keterangan di atas, tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh).

Penulis : Arf
Editor : Jay

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nyalakan Notifikasi    OK No thanks