ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Arief Rohman secara tegas meminta agar tidak terjadi lagi adanya pemotongan bantuan di Kabupaten Blora.
“Kita sudah tegas, setelah ini dari Pak Kapolres, Pak Kajari, dari aparat penegak hukum, kita sudah kasih warning melalui kepala desa kalau ada bantuan yang dipotong lagi, akan kita tindak tegas,” ucap Bupati Arief di hadapan ratusan kepala desa dan kelurahan serta Forkopimcam se-kabupaten Blora, Rabu (21/09).
Bupati Blora bersama Forkopimda memang sengaja mengumpulkan seluruh kepala desa, kepala kelurahan, forkopimcam, se Kabupaten Blora dalam rangka untuk diberikan pengarahan di Pendopo Kabupaten Blora. Yakni terkait perbaikan pendataan penerima bantuan sekaligus memastikan agar bantuan dapat tepat sasaran, serta tanpa adanya pemotongan.
Bupati Arief meminta agar kasus pemotongan bantuan di Randublatung sebagai peringatan, sekaligus pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.
“Kasus di Randublatung kita sepakati untuk melakukan pembinaan, kita sudah panggil dari dinas, dari kepolisian, yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan jangan sampai melakukan hal ini, kalau melakukan hal ini kita sudah tidak tolerir lagi,” tegasnya.
Ke depan, agar bantuan ini bisa lebih tepat sasaran maka upaya perbaikan data akan terus dilakukan.Termasuk dengan melibatkan peran aktif dari BPS, forkopimcam, kades dan kelurahan.
“BPS juga akan terjun secara detail sensus untuk menjadi basis data kita nanti termasuk dari kita juga akan melakukan pendataan ulang agar datanya lebih presisi,” ungkap Bupati.
Bersamaan dengan pengarahan tersebut, BPS Blora juga melakukan sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Nantinya, pendataan tersebut akan menunjukkan data kondisi ekonomi penduduk yang akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif.
Arief menegaskan bahwa kaitannya dengan pendataan ini sangat penting. Ia juga meminta dinas terkait hingga kepala desa untuk mendata kembali yang berhak dan tidak berhak.
“kita juga minta masukan, mungkin kalau ada info bantuan yang tidak tepat sasaran nanti akan kita tindaklanjuti,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara virtual juga mewanti-wanti kepada seluruh pihak agar tidak memotong bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Gubernur Ganjar mendukung para penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas.
“Tolong bantuan dari pemerintah diberikan ke mereka yang tidak mampu. Jangan diambil. serupiah pun tidak boleh. Mau pakai alasan apapun tidak boleh. Bahkan kalau mereka mau kasih cashback, tolak! Biarkan mereka yang berhak mendapatkan penuh,” kata Ganjar. (*)
Editor : Jay
