ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Musim penghujan akhir-akhir ini menyebabkan banjir melanda beberapa wilayah Kabupaten Blora.
Menanggapi hal ini, Gabungan fraksi-fraksi DPRD Blora meminta kepada Pemerintah Kabupaten agar berkoordinasi dengan Perhutani.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Blora agar berkoordinasi dengan Perhutani wilayah Blora dalam rangka penanggulangan jangka panjang terhadap banjir yang terjadi di wilayah-wilayah pelosok yang berada di sekitaran area hutan wilayah Blora,” ucap Munawar selaku juru bicara dalam Pemandangan Umum Gabungan Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (29/11).
(Banjir melanda rumah warga Desa Bleboh Kec. Jiken)
Menurutnya, banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Blora disebabkan berkurangnya pohon-pohon besar di hutan serta alih fungsi lahan menjadi garapan petani atau persilan.
“Semakin berkurangnya pohon-pohon besar di hutan dan terlalu banyak pemanfaatan wilayah kehutanan yang digunakan untuk lahan pertanian, sehingga fungsi hutan sebagai pencegah terjadinya banjir tidak dapat optimal,” terang Munawar.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kota yang seharusnya berakhir tanggal 1 Desember 2022.
“Progress pengerjaan RPHU baru mencapai hampir 50 persen agar segera diselesaikan,” tandasnya. (*)
