ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Masalah stunting menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Pasalnya, anak yang stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, namun juga terganggu perkembangan otaknya.
Kali ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Balai Desa Wonosemi Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Selasa (15/11/2022).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jateng, Sulistyorini serta Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.
Dalam kesempatan tersebut, Edy Wuryanto mengatakan, pemerintah pusat menganggarkan Rp 24 miliar untuk kesehatan, terutama percepatan penurunan kasus stunting.
“Saya ditunjuk pak Presiden untuk menangani kesehatan, terutama di bidang stunting. Maka saya menggandeng BKKBN Provinsi Jateng. Sekitar 24 miliar dianggarkan untuk penurunan angka stunting di Indonesia,” ucapnya.
Selanjutnya, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati menganjurkan kepada Kepala Desa (Kades) Wonosemi untuk mengangkat anak asuh stunting dengan cara PMT (pemberian makanan tambahan).
“Saya mohon kepada pak Kades agar ambil anak asuh stunting, minimal 2 anak dari 8 penderita stunting. Tidak perlu pakai Dana Desa, tapi dari uang pribadi untuk menambah makanan bergizi bagi anak asuh stunting. Insyaallah lemah teles, Gusti Allah seng bales,” ujarnya.
Sementara itu, Yanto selaku Kedes Wonosemi mengaku senang dan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Pihaknya menyampaikan bahwa sudah menganggarkan Dana Desa untuk penanganan stunting.
“Kegiatan yang dihadiri oleh anggota DPR RI, BKKBN dan Wakil Bupati ini semoga menjadikan semangat warga kami untuk gotong royong menuntaskan angka stunting. Kita sudah menganggarkan untuk PMT selama 90 hari, sasarannya ibu hamil kita dampingi melalui Posyandu,” ungkapnya.
Selain asupan gizi yang kurang, sanitasi dan jamban yang buruk berkaitan erat dengan stunting. Kurangnya sanitasi membuat gangguan pencernaan terganggu, sehingga pertumbuhan tubuh menjadi tidak sempurna.
Menurutnya, penyediaan jamban sehat dan sarana sanitasi yang memadai sangat penting dalam upaya menekan angka kasus stunting. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi yang buruk lebih berisiko terserang penyakit dan masalah kesehatan yang bisa menghambat pertumbuhan.
“Di Desa Wonosemi ini (jambanisasi) kurang dari 20 persen. Jadi, selama pandemi Covid-19 ini, desa tidak bisa menganggarkan untuk jambanisasi. Karena, dari dana desa hampir habis dianggarkan untuk BLT dan kegiatan yang lain,” terang Yanto.
Program jambanisasi diharapkan mampu menekan penularan penyakit karena sanitasi lingkungan yang buruk. Tak hanya itu, program stimulan pembangunan jamban juga membuat jumlah daerah yang bisa bebas dari buang air sembarangan atau _Open Defecation Free_(ODF).
“Harapan kami, mudah-mudahan (jambanisasi) bisa diatasi oleh pemerintah daerah agar data stunting ikut bersih,” tandasnya. (*)
