ANALISAPUBLIK.COM | Sidoarjo -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo menghadirkan 333 Kepala Sekolah Dasar Negeri, 40 Kepala SMPN serta 2 Kepala Taman Kanak-Kanak negeri di Sidoarjo untuk mengikuti Advokasi Implementasi Kabijakan Pendidikan dan kebudayaan Bagi kepala SDN dan SMPN di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (11/01).
Kegiatan ini merupakan kali pertama dilakukan guna untuk meningkatkan hubungan lintas sektor serta komitmen terkait dalam penyusunan kebijakan pengembangan strategi dan implementasi program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo.
Lewat kegiatan seperti diharapkan juga meningkatkan kesadaran Kepala Sekolah tentang pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku demi mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan dan dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH.
Wabup H. Subandi dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat kebijakan dan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara cermat, strategi dan dikawal untuk mencapai tujuan dan keberhasilannya. Acara ini diharapkan agar implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan lebih tersosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dinilai akuntabilitas dan transparansinya keberlanjutannya di masa mendatang.
“Kegiatan yang pertama kali ini dilakukan sebagai tolak ukur kebijakan yang dilakukan sekolah SD maupun SMP, dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan maupun dari kepolisian bisa dijadikan pondasi dalam membuat kebijakan, dengan begini tentu tidak akan ada rasa takut dalam menjalankan tugas maupun fungsi kepala sekolah SD maupun SMP, dan saya harapkan ada pendekatan secara personal yang nantinya bisa dilakukan dengan baik dalam menentukan kebijakan-kebijakan tanpa ada rasa takut demi kebaikan kita bersama,” ucapnya.
Masih Wabup, bahwa khusus terkait dengan pendidikan dalam 17 program visi dan misi Bupati dan wakil Bupati, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Yaitu ketersediaan 100.000 lapangan kerja guru, insentif guru ngaji dan guru agama, kesejahteraan GTT, guru swasta dan guru honorer serta Youth Center.
Lanjut Wabup, kemungkinan terjadi permasalahan diberbagai satuan pendidikan itu ada. Pasalnya terdapat interaksi antara guru dan peserta didik. Antara guru dan orang tua terkadang masih ada miss komunikasi yang tidak menutup kemungkinan berlanjut kemasalah hukum.
“Tantangan ke depan semakin kompleks, kepala sekolah harus selalu melakukan inovasi dalam pengelolaan sekolah agar mutu sekolah menjadi lebih baik, bangun terus komunikasi dengan aparat penegak hukum terutama Kejaksaan dan kepolisian agar proses pendidikan dan kebudayaan berjalan dengan lancar aman dan kondusif apalagi saat ini kita memasuki pasca Covid dan memasuki tahun politik,” pintanya.
“Kepada semua pihak untuk meningkatkan terus layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. “Usaha keras akan menghasilkan hasil yang terbaik. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, kepala sekolah dan semua pihak yang telah menghadirkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk memberikan pendampingan dan saling bekerja sama demi kesuksesan siswa kebanggaan Sidoarjo,” tutupnya. (HERI)
