ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam acara Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Blora tahun anggaran 2022.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Blora, HM Dasum didampingi Wakil DPRD dan dihadiri Bupati Arief Rohman, anggota DPRD serta Kepala OPD di ruang sidang DPRD Blora, Senin (03/07/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Jariman selaku juru bicara fraksi PPP DPRD Blora menyoroti pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang terletak di sebelah selatan Pasar Rakyat Sido Makmur.
“Fraksi Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Blora yang tampaknya mengalami ketidakjelasan dan tidak berdasarkan skala prioritas. Salah satu contohnya adalah pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Modern, yang menurut pernyataan Bupati Blora akan siap digunakan pada tahun 2024. Namun, waktu tunggu yang begitu lama ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan proyek dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks ini, sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi kepastian dan manfaat dari pembangunan RPH,” terangnya.
Menurutnya, proses pembangunan RPH menggambarkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek publik.
“RPH memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas sektor peternakan. Namun, dengan keterlambatan implementasi proyek ini, manfaat ekonomi yang diharapkan mungkin tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan,” papar Jariman.
Pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora. Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah daerah, lanjutnya, penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang diusulkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
Jariman menambahkan, keterlambatan dalam proyek RPH dapat berdampak negatif terhadap potensi pendapatan, serta menghambat pengembangan sektor peternakan.
“Oleh karena itu, dalam sidang paripurna ini, kami Fraksi Persatuan Pembangunan mengimbau Bupati dan OPD terkait untuk mengawasi perkembangan proyek RPH dengan cermat. Dibutuhkan transparansi yang lebih besar, jadwal yang jelas, dan tindakan tegas untuk memastikan keberlanjutan proyek dan efek positifnya terhadap perekonomian daerah. Kita berharap pembangunan di Blora memberikan impact yang positif bagi masyarakat, bukan menjadi bangunan candi yang mangkrak,” tandasnya. (Jay)
